Undangan Pemusnahan Blangko KTP Nasional di Kabupaten Yalimo Papua

PEMERINTAH  KABUPATEN  YALIMO

       SEKRETARIAT  DAERAH     

           

                                                                                                                        Elelim, 29 September 2016

                                                                                               K e p a d a

                                                                                       Yth; Bapak/Ibu/Saudara/I Masyarakat Yalimo

                                                                                               di-

                                                                                                     Tempat.

Berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati Yalimo pada tanggal 28 September 2016 tentang evaluasi pelaksanaan Perekaman KTP elektronik (KTP el) berbasik NIK secara Nasional dan KTP Nasional (KTP Lama) dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Yalimo sehingga Blangko KTP Nasional yang masih ada pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja akan di Musnakan, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menghadiri pemusnahan Blangko KTP Nasional yang akan dilaksanakan pada : 

Hari           :  Jumat 

Tanggal     :  30 September 2016-09-29

Waktu      :  10.00 (WPB)

Tempat     :  Depan Kantor Bupati Yalimo

Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadiran nya disampaikan terimakasih

A.n BUPATI  YALIMO

SEKRETARIS  DAERAH,

Cap/Tanda Tangan

Dr. Drs. GASPER  LIAUW, M.Si

PEMBINA  UTAMA MADYA

NIP: 19641030 199003 1 005

Catatan:  Pakaian Bebas Rapi

Ilustrasi / Foto; Doc.

Dani Tribe - West Papua

AWAS!! AYAM POTONG DIJUAL USIA HIDUPNYA SEDIKIT DARI PADA USIA SAAT SUDAH DIPOTONG UNTUK DIJUAL

Ilustrasi Foto: Doc.

Ilustrasi Foto: Doc.

Pada suatu kesempatan Serambi Mata bertanya kepada salah seorang tetangga yang sudah berusia lanjut namun masih bugar dan sehat. “Apa resep bapak agar tetap sehat dan bugar seperti sekarang ini?”. Dengan santai ia menjawab “tidak ada resep khusus, saya hanya menghindari mengkonsumsi ayam potong (ayam broiler), sehingga tidak memiliki keluhan penyakit apapun sampai sekarang”, imbuhnya.

Cerita lelaki tua tetangga Serambi Mata tadi seakan menjadi jawaban kenapa setiap kesempatan, dokter, tenaga medis dan ahli kesehatan selalu menyarankan kepada pasiennya untuk menghindari mengkonsumsi ayam broiler atau lebih dikenal dengan ayam potong. Karenanya Serambi Mata terpanggil mencari informasi soal bahaya mengkonsumsi ayam tersebut. Berikut ulasannya, semoga bermanfaat yaa..
Saat ini, kebutuhan protein tidak berbanding lurus dengan kesehatan. Ayam Broiler yang saat ini menarik secara ekonomi, ternyata menyimpan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
“Protein ayam dibutuhkan oleh tubuh kita dan itu mudah didapatkan dari Ayam Broiler. Proses Broiler itu proses membesarkan dengan cepat, agar dapat segera dipanen. Dalam prosesnya banyak disuntikkan bahan kimia seperti hormon, anti biotik dan pakan dari bahan-bahan kimia. Padahal kalau protein yang telah terkontaminasi bahan kimia membahayakan manusia terutama pada perkembangan anak”, Demikian paparan dr. Dini Adityarini, SpA dari Surabaya. 
Pendapat ini berseberangan dengan semangat masyarakat  yang ramai mengkonsusmsi Ayam Broiler di warung-warung makan cepat saji, baik modern maupun tradisonal. 
Dalam konsumsi jangka panjang Ayam Broiler dapat memicu timbulnya penyakit generatif.
“Memang belum ada penelitian kausalitas, tapi sekarang banyak kasus-kasus pada remaja terkena kista. Diduga akibat dari konsumsi hewan yang diternakkan. Dari pemberian hormon pada Ayam Broiler memacu reaksi yang tidak diduga sebelumnya”, jelas Dini.
Khusus untuk anak-anak dokter Dini menghimbau agar mengurangi mengkonsumsi hati dari Ayam Broiler. Pasalnya kandungan kimiawi yang mengendap di hati ayam bila dikonsumsi akan membahayakan pertumbuhan anak.
“Sebenarnya kebutuhan protein hewani diprioritaskan pada usia pertumbuhan anak usia 0-18 tahun. Sedangkan untuk tahap remaja ke atas lebih baik mengkonsumsi protein nabati. Orang dewasa yang mengkonsusmsi protein hewani sebenarnya memperberat metabolism tubuh”, tambah Dini.
Dini juga menambahkan kandungan lemak dalam Ayam Broiler ditambah dengan prosesnya yang digoreng akan menimbulkan penumpukan lemak di tubuh. Lambat laun menumpuk di pembuluh darah resiko fatal mengakibatkan kanker dan stroke.
Tidak hanya itu, menurut Rondius, mengomsumsi Broiler juga memicu hormon obesitas dan resisten terhadap anti biotik.
“Lihat saja anak-anak sekarang yang terbiasa makan ayam goreng, tubuhnya besar-besar, gendut dan ringkih,” demikian Rondius menjelaskan.

PERSYARATAN PESERTA MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN

Mari mulai dengan kalimat Diklat Prajabatan tak sekedar kegiatan perkenalan dan ujian untuk menghilangkan huruf C didepan Akronim CPNS. Bukan, bukan hanya itu. Ada unsur pendidikan dan ada unsur latihan disana.(Lihat: Apa itu CPNS/PNS?)

Artinya apa?

Artinya sebagai peserta diklat kita diwajibkan untuk tak hanya memahami tapi juga mampu mengamalkan ilmu dan pengetahun baru yang telah diperoleh melalui Diklat Prajabatan. Apalagi seiring diterapkannya pola baru diklat prajabatan membuat Diklat Prajabatan menjadi suatu kegiatan dimana seorang Calon PNS dibentuk dan dididik untuk memahami nilai-nilai dasar PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi atau familiar dengan ANEKA.

Setelah dipahami bahwa Diklat Prajabatan bukan aktivitas gampang (namun tidak berat-berat juga sih) adalah suatu hal yang harus dipikirkan terutama dalam persiapan segala perlengkapan apalagi jika asal daerah cukup jauh dari tempat diselenggarakannya diklat.

Apa saja yang harus dipersiapkan? Penulis bagi jadi 3 bagian besar,

1. Fisik;
2. Mental;
3. Perlengkapan.
   

Berikut uraian untuk masing-masing kelompok besar tersebut?

1. Persiapan Fisik

Dipersiapan fisik saya bagi lagi menjadi 2 bagian, yakni:

Kesehatan

Durasi pelaksanaan Prajabatan cukup lama yakni sekitar 40 harian, artinya anda akan dituntut untuk mengikut segala kegiatan Prajabatan dengan baik, karena ada prasyarat minimal untuk kehadiran dalam kegiatan prajabatan, jadi siapkan kesehatan dengan rajin olahraga, konsumsi vitamin bila perlu, dan tentunya jaga pola makan sebelum pelaksanaan diklat. Karena tak hanya berdurasi lama, namun kegiatan padat sudah menanti anda. :D. Siang - Malam kita akan dihadapkan pada tugas seperti Rancangan dan Laporan Aktualisasi dll.

Kerapian fisik

Susah juga menemukan kata yang tepat untuk menyampaikan ini, tapi akhirnya saya pilih kerapian fisik. Kira-kira maksudnya begini, bagaimana anda bisa tampil sebagai seorang Calon PNS itu. Misalnya, rambut harus rapi, masa calon pejabat dan pelayan masyarakat rambutnya awul-awulan. :D

2. Persiapan Mental

Apa yang dimaksud dengan persiapan mental ini? Kurang lebih begini. Selama 40 hari anda akan bertemu dan bergaul dengan orang-orang baru, orang yang belum pernah anda kenal sebelumnya. Tidak tahu asal-usul mereka, tidak tahu sifat mereka, maka diperlukan pola pikir yang baik untuk menerima keadaan ini, dimana kemampuan bertenggang rasa dan saling menghargai jadi salah satu contohnya. Karena kelak orang-orang disini akan jadi penolong, teman, atau bahkan calon pasangan hidup :D anda yang akan membantu anda dalam hal-hal yang tak bisa anda selesaikan sendiri.

3. Persiapan Perlengkapan
Perlengkapan ATK

Tentunya ada kegiatan mencatat di Prajabatan, ada? ada! banyak! Jadi usahakan persiapkan segala ATK yang anda perlukan, pen, pensil, penggaris, dll. Dibagian ini penulis ingin masukan satu hal lagi, yakni jika ada silakan bawa PRINTER dan tentunya KERTAS HVS, ini efisien sekali dibandingkan anda harus keluar masuk area Prajabatan atau pinjam Printer Teman untuk cetak tugas-tugas anda.

Perlengkapan Mandi

Siapkan perlengkapan mandi, karena tentunya tidak mungkin kita tak mandi selama 40 hari dan tak etis juga rasanya selalu meminjam peralatan mandi dari teman.

Perlengkapan Ibadah

Meski padat beraktivitas jangan lupakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, oleh karena siapkan juga perlengkapan ibadah.

Perlengkapan Tidur

Selimut, Anti Nyamuk, dll, silakan disiapkan, kita tak tahu kondisi penginapan saat Prajabatan.

Perlengkapan Olahraga dan obat-obatan pribadi

Yups, selain materi tiap pagi buta, kita akan mengikuti olahraga, oleh karena itu perlengkapan semacam sepatu Kets/olahraga dan training wajib dibawa. Serta obat-obatan pribadi seperti, balsem, obat sakit perut, dll.

Secara Khusus, penulis juga membagi perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh Peserta Pria dan Wanita sebagai berikut: (bisa saja berbeda tergantung pantia diklat masing-masig)

Bagi peserta pria:

1. Membawa kemeja putih lengan panjang polos tidak bercorak terbuat dari bahan biasa
2. Celana panjang hitam terbuat dari bahan biasa
3. Dasi warna hitam
4. Sepatu kerja warna hitam bertali
5. Sabuk dan lencana kopri
6. Kaos kaki warna hitam
7. Panjang rambut maksimal 0.1 cm

Bagi Peserta Wanita

1. membawa kemeja putih lengan panjang polos tidak bercorak terbuat dari bahan biasa
2. rok panjang warna hitam (tidak boleh ketat, tidak boleh berempel, bentuk rok seperti huruf A, panjangnya sampai mata kaki) terbuat dari bahan biasa
3. dasi kupu-kupu warna hitam
4. sepatu kerja warna hitam dengan tinggi hak maksimal 3 cm
5. sabuk dan lencana kopri
6. kaos kaki warna hitam
7. bagi peserta yang berjilbab mengenakan jilbab warna putih polos

Sekian postingan mengenai Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Diklat Prajabatan. Semoga bermanfaat. Lihat juga, postingan lain, Persyaratan Daftar CPNS 2015)

DIPLOMASI YANG MELECEHKAN DAN MENJADI BUMERANG POLITIK BAGI INDONESIA DALAM INTERNASIONALISASI ISU PAPUA

Oleh:  MARINUS  YOUNG

Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih Papua

Foto: Doc

Dalam sesi debat sidang majelis umum PBB ke-71 tahun 2016, dugaan pelanggaran ham di papua yang dilakukan oleh pemerintah indonesia, menjadi sorotan politik penyampaian pendapat dari 6 (enam) perwakilan kepala negara. Kepala negara Solomon Island, Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nauru dan Kepulauan Marshall secara bergantian tampil ke podium sidang majelis umum untuk meminta perhatian dan campur tangan PBB dan masyarakat Internasional dalam mengakhiri kekerasan dan segala macam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua, Indonesia. Menguatnya isu Papua di PBB diluar dari prediksi pemerintah Indonesia, karena isu Papua dianggap telah dilokalisir dan dikendalikan dalam forum Melanesian Spearhead Groups (MSG) dan dalam Pacific Islands Forum (PIF). Diplomasi ekonomi dan politik pemerintah Indonesia ke pasifik terbukti belum cukup kuat mempengaruhi negara-negara di wilayah Rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Belum mampu meredam internasionalisasi isu Papua. Diplomasi ekonomi dan politik terbukti tidak bisa menghentikan diplomasi kemanusian dan pelanggaran HAM yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Isu-isu kemanusian masih mendapat tempat utama dalam arena politik Internasional dan kondisi keselamatan hidup orang asli Papua masih sangat riskan dan terancam dengan hadirnya negara di Papua. Situasi kemanusian di Papua yang dalam ancaman senjata, bukanlah opini liar dan penuh dgn rekayasa, tetapi suatu realita sosial yang tidak bisa lagi ditutupi dan disembunyikan dari masyarakat internasional. Model diplomasi "right or wrong, Indonesian is my country" yang dikembangkan rezim orde baru dengan terus menerus membohongi dunia Internasional tentang kondisi dalam negeri Indonesia, tidak bisa lagi dijadikan pedoman baku diplomasi dewasa ini. Pemerintah sudah harus sadar dan mengoreksi diri sendiri bahwa selama ini kebijakan luar negeri dalam isu -isu kemanusiaan, HAM dan Demokrasi adalah suatu rumusan kebohongan yang disusun secara rasional dan sistematis.

Tidaklah berlebihan apabila mendengar jawaban diplomat muda indonesia, Nara Rakhmatia, terhadap pandangan politik pemimpin negara-negara di pasifik terhadap isu HAM Papua, adalah bahasa diplomatik yang bertujuan memenangkan opini publik di forum sidang majelis umum yang dikonsepkan dengan penuh kebohongan. Pemerintah Indonesia sedang mempraktekan kejujuran yang bohong di depan mata masyarakat Internasional. Pemerintah harus dengan jujur mengakui bahwa ada terjadi pelanggaran HAM di Papua dan pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menuntaskan semua kasus pelanggaran ham di Papua berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mau didikte oleh negara manapun dalam penyelesain HAM Papua karena mekanisme hukum yang tertulis di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah rumusan hukum yang diadopsi dari 9 (sembilan) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia yang 8 (delapan) diantaranya telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Ketidakjujuran dalam berdiplomasi tidak akan menyelesaikan persoalan dan menjamin adanya dukungan dan simpati masyarakat internasional terhadap kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi kebohongan justru akan menjadi bumerang politik bagi Pemerintah Indonesia ke depan. Memang patut diapresiasi argumentasi yang disampaikan wakil dua sekertaris perwakilan tetap Indonesia untuk PBB di New York, untuk menjaga wibawah dan kehormatan negara Indonesia di mata forum Internasional, tetapi secara politik menempatkan seorang diplomat muda untuk meresponi pendapat dari kepala-kepala negara, adalah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap lembaga PBB itu sendiri dan juga penghinaan terhadap 6 (enam) kepala negara oleh indonesia.

Pertama, penghinaan terhadap PBB. sejak awal berintegrasi dgn indonesia, isu papua sudah memiliki dimensi internasional. Melalui perjanjian New York 1962 yang diprakarsai oleh sekertaris jenderal PBB dan presiden Amerika Serikat, Belanda akhirnya menyerahkan Papua secara administrasi ke Indonesia hingga pelaksanaan Act of Free Choice 1969 yang menghasilkan penyerahan kedaulatan penuh Papua ke tangan Presiden Soeharto. Keterlibatan langsung kepala-kepala negara dan sekjen PBB dalam isu Papua merupakan hal yang lazim terjadi dalam sidang PBB, tetapi ketika seorang diplomat muda yang bukan kepala negara Indonesia terlibat membicarakan isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB merupakan hal yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan mekanisme sidang PBB. Tindakan Indonesia ini akan dibaca masyarakat Internasional sebagai teguran keras sekaligus koreksi terhadap PBB yang secara "sembrono" memasukan isu pelanggaran HAM Papua sebagai agenda sesi debat sidang majelis umum PBB. Isu pelanggaran HAM Papua bagi Indonesia bukan isu penting yang harus dibicarakan di PBB dan Lembaga Internasional terhormat ini telah keliru menempatkan isu pelanggaran HAM Papua sebagai isu utama. Karena PBB hanya dimanfaatkan untuk ikut terlibat mencampuri kedaulatan Indonesia yang mana tindakan ini bertolak belakang dengan prinsip non intervensi yang ditetapkan sendiri oleh PBB. Akibatnya dimata Indonesia, PBB bukanlah lembaga yang Netral dan Independen.

Kedua, penghinaan terhadap 6 kepala negara. Dengan menempatkan seorang diplomat muda yang masih berusia 33 tahun dan belum memiliki banyak pengalaman dalam percaturan politik Internasional, Indonesia sedang menempatkan posisi pemimpin-pemimpin 6 negara pasifik ini, kualitas dan kapabilitas mereka sama dengan seorang wakil dua sekertaris perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB. Seharusnya yang memiliki hak jawab adalah Presiden Jokowi, atau Wakil presiden Jusuf kalla yang hadir di PBB menggantikan presiden atau menteri luar Negeri Indonesia atau pejabat negara setingkat dibawahnya yakni duta besar Indonesia untuk PBB. Tetapi dengan diserahkan tugas ini ke tangan seorang diplomat muda, tentunya ini merupakan pelecehan politik bagi negara-negara pasifik dan strategi politik ini akan mempercepat dukungan dan simpati dunia Internasional yang semakin luas terhadap isu papua.

Ini bukan kemenangan diplomasi, tetapi kebodohan diplomasi yang akan di bayar dengar harga yang sangat mahal oleh Pemerintah. Narasi tulisan ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia memandang isu pelanggaran HAM Papua bukanlah isu yang penting yang tidak perlu dicari solusinya dengan segera. Selama Presiden Jokowi masih terus " blusukan " tiga kali setahun ke Papua, maka Papua masih tetap aman dan terkendali dalam tangan pemerintah. Semoga Pemerintahan Presiden Jokowi dan para pembantunya tidak terlambat dalam mengantisipasi Internasionalisasi Isu Papua dengan pola pikir yang tidak logis dan menyesatkan seperti diatas.

Editor: Ndialeck,Jr.