KNPB Rayakan 1 Desember, KOMNAS HAM Minta Jangan ada Pelanggaran HAM

Cover Final Flag Raising 1st Dec 2016 Global Foto: Jubi

Jayapura, Jubi/Yalkom News – KOMNAS HAM meminta pihak aparat keamanan tidak melakukan tindakan kriminalisasi, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan serta pembunuhan terhadap para aktivis dan rakyat Papua  menghadapi  tanggal 1 Desember 2016.

“Pihak aparat seminimal mungkin menghindari potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ditengah Indonesia sedang meyakinkan dunia internasional tentang prospek perdamaian di Tanah Papua,” ujar Natalius Pigai dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (29/11/2016).

1 Desember sering ditandai dengan peningkatan eskalasi keamanan terkait peringatan peristiwa sejarah Deklarasi Kemerdekaan West Papua 1 Desember 1961. Namun demikian, sebagian masyarakat Papua tidak gentar dan memperingatinya, baik terbuka maupun tertutup.

Rencana KNPB

Demikian pula Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sejak satu minggu lalu telah menyatakan seruannya.

Victor Yeimo, Ketua KNPB dalam seruannya mengajak masyarakat memperingati 1 Desember sebagai hal yang harus dirayakan. “1 Desember wajib dirayakan oleh rakyat West Papua sebagai hari paling bersejarah dimana orang Papua memanifestokan identitas politik kebangsaannya sendiri,” ujarnya di laman facebook resminya beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi Jubi, Selasa (29/11) Yeimo menambah bahwa seluruh wilayah dimana KNPB ada, akan merayakannya. “Semua wajib meliburkan diri dan merayakannya. Kami memang serukan KNPB seluruh wilayah akan rayakan dalam bentuk ekspresi apapun.”

Di Wamena, lanjutnya, akan ada aksi damai besar-besaran, sementara di Timika dan Manokwari akan ada kegiatan di lingkungan setempat. “Sementara di Jayapura akan dipusatkan di Asrama Rusunawa Universitas Cenderwasih. Jadi bagi yang berada di Numbay bisa gabung ke Asrama Rusunawa Waena,” kata Yeimo.

Bagi KNPB perayaan 1 Desember kali ini menandai bangkitnya solidaritas yang terus mengalir dari berbagai tempat terhadap kemerdekaan Papua. “Bulan Desember bangsa Papua mestipastikan ULMWP jadi anggota penuh MSG, pastikan solidaritas bertambah dari Eropa, Afrika, Asia, bahkan Indonesia sendiri, serta pastikan pengorganisiran diri dalam gerakan damai dan bermartabat. Kita sambut kado natal dari MSG nanti,” tegasnya.

Baca juga Peringati 1 Desember dengan Ibadah, tidak ada “gerakan tambahan”

Sebelumnya (23/11) Parlemen Nasional West Papua (PNWP) wilayah Lapago kepada Jubi mengatakan menolak ‘gerakan tambahan’ atau pemanfaatan ‘pihak ketiga’ dalam peringatan 1 Desember 2016 mendatang.

Menurut dia pihaknya tidak mau dibatasi dalam memperingati yang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan West Papua. “Yang jelas kami tidak bisa dibatasi karena ini HUT Kemerdekaan.  Tetapi kami himbaukan yang selama ini ada isu mau kibarkan bendera dan lain-lain, itu tidak benar. Kalau ada yag sebarkan isu demikian itu berarti ada pihak ketiga yang bermain,” kata dia.

Dari Timika Ketua KNPB Agus Kossay mengonfirmasi perayaan 1 Desember di sekretariat KNPB Timika. “Sejauh ini berjalan lancar, kami sudah bertahukan aparat kemanan bahwa kegiatan kami dalam bentuk ibadah dan syukur di sekretariatan saja,” kata dia.

Kossay melanjutkan bahwa KNPB sudah tegaskan tanggal 1 Desember tidak ada pengibaran bendera hanya ibadah dan syukuran, karena bendera itu sakral bagi bagsa papua. Bila sudah berkibar maka harus selamanya,” kata dia.

Perhatian dunia

Terkait seruan global pengibaran bendera dari beberapa negara yang bersolidaritas untuk West Papua, Kossay mengatakan dalam konteks itu maknanya berbeda. “Mereka kibarkan di luar negeri itu berbeda, tujuannya untuk yakinkan dunia atas persoalan West Papua, lagipula situasi demokrasi di negara-negara itu memungkinkan mereka melakukannya,” kata Kossay lagi.

Baca juga Jelang 1 Desember, Oceania Interrupted gelar aksi bendera

Berkaitan dengan itu, Natalius Pigai menekankan agar pemerintah dan pihak-pihak yang merayakan hari tersebut untuk sama-sama menahan diri.

“Pada saat ini dunia makin terbuka dan informasi dapat diakses dengan mudah,  tentu saja berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua akan diketahui dan disorot dengan mudah, maka terkait tanggal 1 Desember kami minta agar semua pihak baik kelompok yang merayakan maupun aparat keamanan tetap bergerak dalam koridor hak asasi manusia, yaitu penghormatan kebebasan berekspresi dan ketertiban rakyat tetap dijaga,” ujar dia.(*)

Copyright ©: Jubi