Presiden Jokowi disambut tarian papua setibanya di Gardu Induk PLN Weina, Jayapura, Senin (17/10/2016) |
Jayapura, Yalkom
News - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai,
kehadiran Jokowi sebanyak empat kali di Tanah Papua selama dua tahun masa
kepemimpinannya merupakan hal yang sia-sia.
Menurut dia,
kunjungan tersebut tidak membawa dampak apapun bagi warga Papua.
"Semua
kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat, dan hasilnya sampai
sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh
rakyat Papua," kata Natalius, dalam keterangan tertulisnya, Senin
(17/10/2016).
Presiden
Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak
memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen
pertahanan dan keamanan.
Akibatnya,
berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Papua.
"Adanya
fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua
yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode
Beliau menujukkan bukti bahwa menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian
pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata," ujar
Natalius.
Program yang didengungkan oleh Presiden untuk
membangun pasar "Mama-mama Papua" dinilainya tidak pernah ada yang
tuntas.
Bahkan,
pimpinan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Rojit meninggal secara
misterius di Papua.
Masalah lain
dari kehadiran Jokowi, tambah dia, adalah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Papua hingga mencapai miliaran rupiah.
Jika semakin
sering Presiden mengunjungi Papua, maka semakin banyak APBD Papua yang
terkuras.
"Kita
lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal
justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam
ini," ujar dia.
Natalius
membandingkan dengan kunjungan Presisen keempat Abdurrahman Wahid yang baru
sekali datang ke Papua, namun langsung terjadi perubahan secara signifikan dalam
berbagai dimensi pembangunan.
Ia menilai,
salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerjanya
ke Papua arena Presiden tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara
komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak
terkontrol.
"Kalau
kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, maka pribadi sebagai putra
Papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas saya menolak kunjungi Papua
untuk tiga tahun mendatang, karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada
manfaatnya," kata dia.
Jokowi
melakukan kunjungan keempat kalinya ke Papua untuk meresmikan sejumlah proyek
kelistrikan dan bahan bakar minyak.
Ia
menargetkan pada 2019 kebutuhan listrik di Papua harus tercukupi.
Jokowi juga
meminta agar harga BBM, khususnya di daerah terpencil di Papua, harus setara dengan
harga di daerah lain.
Berbeda
dengan Natalius, Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya memuji Jokowi yang
sudah empat kali datang ke Papua selama dua tahun pemerintahannya.
Ia menilai
kedatangan Jokowi sudah banyak melahirkan kemajuan signifikan bagi Papua. (23-Ndialeck,Jr.)
Copyright © Tabloid WANI in Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan pesan anda untuk Tunas Yalkom